IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (STUDI PADA MADRASAH IBTIDAIYAH MAMBAUL HUDA DESA BANJARSARI, KECAMATAN NGAJUM, KABUPATEN MALANG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan nasional yang
diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
(BGN), dengan sasaran menjamin asupan gizi memadai bagi peserta didik jenjang dasar dan
menengah di seluruh Indonesia. Artikel ini melaporkan hasil studi kasus mengenai pelaksanaan
Program MBG di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mambaul Huda, Desa Banjarsari, Kecamatan
Ngajum, Kabupaten Malang, yang dianalisis melalui kerangka implementasi kebijakan George
C. Edwards III, yang merumuskan empat determinan implementasi yang saling berinteraksi,
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Rancangan penelitian yang
digunakan adalah studi kasus kualitatif deskriptif, dengan penggalian data melalui wawancara
semi-terstruktur mendalam, observasi partisipan pasif, dan penelusuran dokumen terhadap
empat informan yang dipilih secara purposif, yakni Kepala unit SPPG Malang Ngajum
Banjarsari 3, Kepala MI Mambaul Huda, seorang wali murid penerima manfaat, dan seorang
siswa penerima manfaat. Data diproses menggunakan model analisis interaktif Miles,
Huberman, dan Saldaña, dan keabsahannya diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi
teknik, serta member checking. Temuan menunjukkan bahwa indikator komunikasi dan
sumber daya berjalan relatif baik: informasi mengenai menu, jadwal, dan pelaporan mengalir
melalui kombinasi koordinasi tatap muka dan grup WhatsApp khusus, sementara penunjukan
Penanggung Jawab (PIC) di tingkat sekolah beserta dukungan tenaga pengajar menopang
kelancaran distribusi harian. Disposisi para pelaksana — guru, kepala madrasah, staf SPPG,
wali murid, dan siswa — secara konsisten bersifat positif terhadap program. Sebaliknya,
indikator struktur birokrasi memperlihatkan adanya kesenjangan antara praktik dan formalitas
prosedur: belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang baku, meskipun
rutinitas pengendalian mutu seperti bukti serah terima dan lembar uji organoleptik telah
diterapkan secara konsisten di lapangan. Faktor penghambat utama adalah terbatasnya variasi
menu akibat ketidakstabilan akses terhadap bahan baku berkualitas serta keterlambatan waktu
distribusi pada momen-momen tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi
MBG pada madrasah pedesaan ini secara substansial telah berjalan baik namun masih kurang
terformalisasi secara prosedural, sehingga direkomendasikan agar unit SPPG pengelola
menyusun SOP tertulis, memperluas basis pemasok, serta pihak sekolah mempertahankan
praktik koordinasi yang telah berjalan sambil memperkuat saluran komunikasi langsung
kepada wali murid.
Kata Kunci: implementasi kebijakan, program makan bergizi gratis, model Edwards III,
madrasah pedesaan, tata kelola pelayanan gizi