IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN HORTIKULTURA DI UPT STA MANTUNG PUJON

Pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura merupakan salah satu fungsi penting UPT
Sub Terminal Agribisnis (STA) Mantung Pujon dalam mendukung kegiatan pemasaran
komoditas pertanian dan membantu petani memperoleh akses pemasaran. Namun, pelaksanaan
fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan analisis terhadap implementasi
kebijakan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura serta faktor-faktor yang
menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan
mendeskripsikan implementasi kebijakan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura di
UPT STA Mantung Pujon serta menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang
menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.
Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis berdasarkan
model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura di UPT STA Mantung Pujon telah berjalan,
tetapi belum optimal. Aspek komunikasi telah mendukung pelaksanaan pelayanan melalui
penyampaian informasi pelayanan dan informasi harga. Aspek sumber daya menunjukkan
bahwa jumlah dan kompetensi pegawai relatif mendukung, tetapi dukungan anggaran masih
terbatas. Aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen pegawai dalam menjalankan
pelayanan, sedangkan aspek struktur birokrasi menunjukkan bahwa UPT telah memiliki
beberapa SOP, tetapi belum terdapat SOP yang secara komprehensif mengatur keseluruhan
proses pelayanan pemasaran. Faktor yang menghambat implementasi meliputi keterbatasan
anggaran dan sarana prasarana, keterbatasan pengembangan kapasitas sumber daya manusia
dalam pemasaran berbasis digital, belum optimalnya jangkauan dan integrasi informasi pasar,
serta belum kuatnya sinergi dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, implementasi
kebijakan telah terlaksana pada tingkat pelayanan dasar, tetapi masih memerlukan penguatan
sumber daya, standardisasi prosedur, pengembangan sistem informasi pasar, dan dukungan
kelembagaan agar fungsi pelayanan pemasaran dapat berjalan secara lebih optimal.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Pemasaran, Hortikultura