ASPEK HUKUM KEPEMILIKAN REKAM MEDIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN RS BAPTIS KEDIRI

Pemerintah menyarikan prinsip ini dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan, yang sering disebut sebagai.Undang-undang ini mencakup
berbagai aspek yang terkait dengan kesehatan, termasuk pengakuan terhadap
pengobatan. Pada Pasal 22 disebutkan bahwa pengobatan diakui sebagai upaya
untuk membantu masyarakat mendapatkan kesehatan yang mereka inginkan.
Pengertian rekam medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan seseorang
dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan saat ini dan saat
lampau yang ditulis oleh para praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberikan
pelayanan kesehatan kepada pasien. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui
keamanan dan kepemilikan rekam medis di tinjau dari hukum kesehatan dan Untuk
mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien atas informasi rekam medis.
Metode Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan
di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai
perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan. Hasil Penelitian aspek
kepemilikan rekam medis di RS Baptis kediri memiliki peraturan terkait aspek
hukum kepemilikan rekam medis jadi setiap informasi yang bersifat medis tidak
boleh dipersebarluaskan apabila informasi yang bersifat medis tidak di
persebarluaskan maka prosesnya akan menuju pengadilan dan kepemilikan rekam
medis di ruang rekam medis RS Baptis kediri sudah terdapat standar operasional
prosedur (SOP) yang mengatur tentang kepemilikan dan hak pasien. Saran
Sebaiknya semua petugas rekam medis yang ada di RS Babptis Kediri harus
memiliki kualifikasi pendidikan yang ada di pmk 55 tahun 2013, dan Sebaiknya RS
Baptis kediri lebih meningkatkan sistem keamanaan dan kerahasiaan rekam medis
agar tidak terjadi kebocoran data rekam medis.
Kata Kunci : Rekam Medis, Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis