ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM JASLUT (JAMINAN SOSIAL LANJUT USIA) MELALUI PKH (PROGRAM KELUARGA HARAPAN) PLUS (STUDI PADA KANTOR KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG)

Collaborative governance (tata kelola kolaboratif) adalah suatu proses dan struktur
pengambilan keputusan publik yang melibatkan aktor lintas batas guna mencapai tujuan
bersama yang tidak dapat dicapai secara individual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis implementasi collaborative governance serta faktor penghambat pada
berlangsungnya Program Jaminan Sosial Lanjut Usia PKH Plus di Kantor Kecamatan Dau
Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif
dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data
sekunder. Metode pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan
observasi. Metode analisis data yang digunakan dimulai dari pengumpulan data, kondensasi
data, penyajian data serta penarikan kesimpulan umum atau verifikasi. Temuan penelitian di
Kantor Kecamatan Dau Kabupaten Malang yaitu pelaksanaan collaborative governance
dilakukan dalam beberapa dimensi seperti starting cndition, institutionl design, fcilitative
leadrship dan collabortive proces (Ansell & Gash, 2008). Dari beberapa aspek tersebut, proses
kolaborasi antar-aktor (Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Bank Jatim, Pendamping
Sosial) dianggap telah berhasil melalui kesamaan tujuan perlindungan lansia, kepemimpinan
fasilitatif, dialog rutin dan komitmen bersama. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi
keterbatasan SDM petugas salur, jadwal penyaluran yang relatif singkat (mepet), kendala
geografis serta kondisi fisik dan administrasi penerima manfaat lansia. Hambatan tersebut
diatasi secara adaptif melalui layanan home visit, penggunaan surat kuasa, pendampingan
administrasi serta munculnya rekomendasi penguatan jejaring kolaborasi berupa penambahan
mitra penyalur untuk mengoptimalkan tata kelola kolaboratif di masa mendatang.
Kata kunci : Collaboratve Governance, JASLUT PKH Plus