IMPLEMENTASI PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BIDANG KEPENDUDUKAN (Studi kasus pada Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Implementasi prinsip pemerintahan yang baik ( good governance ) merupakan cara untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam bidang kependudukan dan pentatan
sipil. Peningkatan kualitas pelayanan pegawai di Kecamatan Poncokusumo menjadi salah
satu hal yang penting,oleh karena itu,diperlukan implementasi dari prinsip pemerintahan yang
baik (good governance).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
1)Untuk lebih memahami tentang proses proses implementasi prinsip Good Governance
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kependudukan
2)Untuk mengetahui aktor yang bertanggung jawab terhadap proses implementasi prinsip
Good Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kependudukan
3)Agar lebih mengerti tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi prinsip
Good Governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pelayanan publik, khususnya dalam bidang
kependudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan Pomcokusumo terdapat
beberapapermasalahanyaitu:
1)Kurangnya koordinasi antar bagian dari aparatur pemerintah di Kecamatan
Poncokusumo
2)Sarana dan Prasarana yang mendukung dalam proses pelayanan publik dalam bidang
kependudukan dan pencatatan sipil
3)Kurangnya komunikasi dan kerjasama yang baik antara pihak pemerintahan desa dengan
pihak kecamatan serta,
4)Pemahaman masyarakat tentang persyaratan prosedur pelayanan publik bidang
kepemdudukan dan pencatatan sipil di Kecamatan Poncokusumo.
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang kependududkan dan pencatatan
sipil di Kecamatan Poncokusumo maka diperlukan implementasi prinsip pemerintahan yang
baik ( good governance) yakni transparansi, akuntabilitas , dan daya tanggap dari aparatur
pemerintahan di Kecamatan Poncokusumo, Sehingga mampu memberikan pelayanan publik
yang berkualitas sesuai dengan visi dan misi kabupaten Malang.
Kata kunci: Implementasi prinsip pemerintahan yang baik, pelayanan publik