IMPLEMENTASI PROSEDUR PEREKAMAN DATA E-KTP BARU BAGI WARGA USIA 17 TAHUN DI KANTOR KECAMATAN JETIS, MOJOKERTO

Implementasi program e-KTP merupakan bagian penting dari reformasi
administrasi pemerintahan Indonesia yang dimulai sejak 2011. Berdasarkan UU No.24 tahun
2013, setiap warga negara yang berusia 17 tahun wajib memiliki e-KTP sebagai identitas
resmi. Kualitas implementasi prosedur perekaman e-KTP sangat menentukan efektivitas
pelayanan administrasi kependudukan. Dengan adanya prosedur yang jelas dan terstruktur,
proses perekaman dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan efisien, serta menghasilkan data
yang akurat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan
prosedur perekaman data e-KTP bagi warga usia 17 tahun menggunakan kerangka teori
implementasi kebijakan Edwards III (Komuniasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur
Birokrasi) di Kantor Kecamatan Jetis, Mojokerto. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah petugas pelayanan administrasi
kependudukan dan masyarakat yang melakukan perekaman e-KTP di Kantor Kecamatan
Jetis. Cara pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan dari
penelitian ini yaitu prosedur perekaman e-KTP telah berjalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan tahapan yang sistematis. Faktor pendukung meliputi
disposisi petugas yang positif, fasilitas memadai, dan struktur birokrasi yang jelas. Faktor
penghambat meliputi sosialisasi yang masih reaktif, kendala teknis alat biometrik, dan
belum adanya dokumentasi tertulis. Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui bantuan
langsung, akses sistem data, perekaman massal, dan penyebaran informasi melalui desa.
Kualitas pelayanan dinilai baik dengan petugas yang ramah, fasilitas lengkap, dan prosedur
yang mudah dipahami.
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, e-KTP, Pelayanan Publik, Administrasi
Kependudukan.